Pemerintah Pekon Maja

Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	42
Kemarin	:	0
Total Pengunjung	:	245.791
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	216.73.216.50
Browser	:	Mozilla 5.0

Tema Pro

DeNava v202.08

Pemerintah Pekon

ROHIM

Kepala Pekon

Pekon	:	Maja
Kecamatan	:	Kota Agung Barat
Kabupaten	:	Tanggamus
Provinsi	:	Lampung
Kode Desa	:	1806182010
Kode Pos	:	35652
Alamat Kantor	:	Jl. Baru

085210864845

admin@pekonmaja.desa.id

Pekon Maja

Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung

Pekon Maja

Info

Website Pemerintah Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung - Pelayanan Administrasi Pekon setiap hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00 - 15.00 WIB * •

Berita Pekon

Komentar Terbaru

Prikpriksoni silvester mote

13 Februari 2023 10:02:16

Kalau 0perasional pps berapah ini...

Reki winanda

Konten Populer

6.666 Kali
Cara Daftar dan Cek Penerima Bansos PKH di EPKH Kemensos...

2.477 Kali
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Tanpa Ayah...

1.773 Kali
Honor PPS-KPPS Pemilu 2024 Naik, Ini Rinciannya...

1.224 Kali
Jangan Salah Lagi, Ini Lambang Tanggamus Yang Sesuai...

946 Kali
KODE REKENING BELANJA OPERASIONAL 3 PERSEN DANA DESA...

820 Kali
Tiga Skema Ketahanan Pangan Yang Dapat Diterapkan Di Desa...

770 Kali
Mendagri Jelaskan Putusan MK tentang Perpanjang Masa...

Kategori

Berita Pekon

01-10-2021 07:55:01

208 Kali

Administrator

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program. Kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Namun disisi lain tidak bisa dipungkiri banyak desa yang dokumen rencana tahunan desanya kurang berkualitas sehingga untuk dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan desa dalam jangka 1 (satu) tahun pun kurang memadai.